Komisi B DPRD DKI Jakarta Desak Transisi Energi Terbarukan dan Awasi Ketat Distribusi Gas 3 Kg di Jakarta

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli (MTZ) (Berita Jakarta)

JAKARTA - Pernahkah kamu merasa kebingungan saat stok gas LPG 3 kg tiba-tiba kosong di warung terdekat, padahal di saat yang bersamaan pemerintah sedang gencar membahas transisi ke energi hijau?

Realitas di lapangan ini menjadi cerminan bahwa urusan energi di Jakarta masih membutuhkan perhatian dan pembenahan ekstra.

Di tengah ketidakpastian kondisi global yang turut mempengaruhi rantai pasok dunia, ketahanan energi lokal menjadi isu yang sangat krusial untuk segera diselesaikan.

Merespons situasi ini, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli, angkat bicara.

Ia menekankan betapa pentingnya percepatan transisi menuju Energi Baru Terbarukan (EBT) yang berjalan secara konkret dan terukur.

Baca juga: Dukung Penuh Perluasan Rute MRT Kembangan-Balaraja, Komisi B DPRD DKI: Solusi untuk Mengurangi Kemacetan di Jakarta dan Banten

Pada Selasa (28/4/2026), ia menegaskan bahwa kebijakan energi di ibu kota tidak boleh sekadar menjadi retorika manis di atas meja, melainkan harus memberikan dampak nyata yang bisa langsung dirasakan oleh kamu dan seluruh lapisan masyarakat Jakarta.

Komitmen Pemprov DKI Jakarta terhadap perbaikan lingkungan memang tak perlu diragukan, namun eksekusinya di lapangan kerap dinilai lambat.

"Komisi B mendukung penuh arah kebijakan energi terbarukan. Namun, penerapannya harus konkret, terukur, dan memberikan dampak langsung," tegas Taufik.

Ia menilai bahwa regulasi dasar yang ada saat ini sebenarnya sudah cukup matang, namun implementasinya harus segera dipercepat agar EBT benar-benar menjadi prioritas, bukan sekadar kebijakan pelengkap.

Beberapa langkah strategis pun didorong untuk segera dieksekusi. Salah satu yang paling mendesak adalah perumusan regulasi teknis yang dibarengi dengan pemberian insentif menarik bagi pemasangan panel surya atap, baik untuk bangunan fasilitas publik maupun swasta.

Selain itu, program pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy) dinilai sangat vital.

Program ini sejalan dengan fokus Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta yang tengah mencari solusi permanen atas masalah persampahan ibu kota.

Taufik juga menyoroti pentingnya akselerasi transisi menuju penggunaan kendaraan listrik.

Fokus utamanya adalah transformasi layanan transportasi publik seperti TransJakarta dan kendaraan operasional dinas pemerintah.

"Transportasi publik harus mulai beralih ke listrik. Ini adalah sesuatu yang harus didorong secara serius oleh dewan," tambahnya.

Mengingat proyek transisi ini membutuhkan pendanaan yang tak sedikit, Komisi B mendorong pemanfaatan skema pembiayaan yang inovatif agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta green financing (pembiayaan hijau) dinilai menjadi solusi paling masuk akal agar transisi ini berjalan lancar.

Selain memikirkan masa depan energi bersih, dewan juga tak menutup mata terhadap urusan energi konvensional yang menyangkut perut masyarakat kelas menengah ke bawah.

Baca juga: DPRD DKI Jakarta Dorong Bekal Keahlian Panti Sosial, Kolaborasi Swasta Jadi Kunci

Taufik menyoroti urgensi perbaikan manajemen energi di ibu kota, khususnya terkait penyaluran gas LPG 3 kg dan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Menurutnya, tantangan energi saat ini tidak hanya berkutat pada kecukupan stok, tetapi lebih kepada seberapa presisi distribusi dan bagaimana pengawasannya di lapangan.

Agar subsidi tidak jatuh ke tangan yang salah, Taufik mendesak agar penyaluran LPG 3 kg benar-benar bersandar pada data yang akurat dengan prinsip "by name, by address" atau berdasarkan nama dan alamat.

"Distribusi harus berbasis data, sehingga jelas siapa yang sebenarnya memenuhi syarat untuk menerima subsidi tersebut," paparnya.

Ia juga meminta agar pengawasan dari tingkat agen besar hingga titik pengecer kecil diperketat.

Langkah ini mencakup pelaksanaan audit secara berkala serta penjatuhan sanksi yang berat bagi pihak-pihak nakal yang terbukti menimbun pasokan.

Untuk mengantisipasi guncangan pasokan akibat faktor global di masa depan, pihaknya terus mendorong sinergi yang lebih solid antara Pemprov DKI, pemerintah pusat, dan Pertamina.

Di sisi lain, Taufik memberikan gagasan menarik berupa pembuatan sistem peringatan dini (early warning system) untuk jalur distribusi energi.

Sistem ini diyakini sangat berguna untuk mendeteksi dan mengatasi potensi kelangkaan pasokan lokal sebelum berkembang menjadi kepanikan massal.

"Kelangkaan sering kali terjadi bukan karena kurangnya pasokan, melainkan karena distribusi yang tidak merata," tutupnya.

Transisi menuju energi masa depan dan pemerataan energi hari ini adalah dua hal yang harus dikelola secara cerdas dan beriringan.

Semoga dorongan kuat dari DPRD ini bisa segera diwujudkan agar Jakarta menjadi kota global yang tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga peduli pada ketahanan energi warganya.