Pemprov DKI Jakarta Bangun 11 Rusunawa Baru Tahun Depan, Solusi Hunian atau Sekadar “Buang” Warga ke Pinggiran?

Rusunawa Marunda Sebelum Direvitalisasi (Reza Pratama Putra/Berita Jakarta)

JAKARTA - Pernah nggak sih kamu merasa kalau bermimpi punya rumah sendiri di Jakarta itu udah kayak mission impossible alias mustahil?

Harga tanah yang makin nggak masuk akal sering bikin banyak dari kamu cuma bisa ngelus dada.

Sadar akan situasi krisis hunian ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengambil langkah tegas dengan berencana membangun 11 kawasan rumah susun (rusun) baru pada tahun 2027 mendatang.

Dengan memanfaatkan kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), proyek raksasa ini digadang-gadang jadi jalan keluar untuk menyediakan hunian yang jauh lebih terjangkau di ibu kota.

Tapi tunggu dulu, apakah kebijakan ini benar-benar solusi cerdas yang relate dengan kebutuhan mobilitas kita, atau justru malah sekadar "membuang" warga ke kawasan pinggiran kota yang serba minim akses? 

Baca juga: DPRD DKI Jakarta Minta Pemprov Fokus Inovasi & Maksimalkan Anggaran Warga

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, pada Rabu (24/6/2026) lalu di kawasan Jakarta Pusat, menegaskan bahwa rusun atau hunian vertikal adalah jawaban paling logis saat ini.

Menurutnya, lahan di Jakarta sudah semakin menyusut dan harganya selangit.

"Karena nggak mungkin Jakarta ini orang bisa memiliki lahan kecuali orang yang mampu. Maka housing vertikal inilah yang menjadi kata kunci," ujarnya, dikutip detik Properti.

Rencananya, pembangunan yang dimulai tahun depan ini akan menyediakan opsi rusun sewa dan rusun milik.

Target pasarnya pun beragam, mulai dari masyarakat umum hingga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Niat baik Pemprov DKI ini sayangnya mendapat sejumlah catatan kritis dari para pengamat perkotaan.

Yayat Supriatna menyoroti mayoritas lokasi rusun yang letaknya cukup terpelosok ke pinggiran, seperti kawasan Rorotan dan Marunda yang berbatasan langsung dengan Bekasi.

"Jangan kesannya bangun rusun di pinggir, tapi seperti membuang orang ke pinggiran. Jadi bagaimana menghidupkan Rorotan sama di Marunda. Dukung dengan fasilitas lain sehingga orang merasa tidak termarjinalkan," terang Yayat, dikutip detik Properti.

Ia sangat menyarankan agar Pemprov DKI berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan dan mencontoh Malaysia yang mengintegrasikan perumahan rakyatnya secara langsung dengan moda transportasi umum.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum The HUD Institute, Zulfi Syarif Koto, menekankan pentingnya konsep hunian yang mudah diakses pekerja.

Idealnya, hunian untuk pekerja dengan gaji Rp14 juta ke bawah harus berada tepat di simpul-simpul transportasi publik.

Jarak maksimal ke halte atau stasiun sebaiknya hanya radius 1 hingga 2 kilometer agar masih nyaman dijangkau dengan berjalan kaki.

Selain masalah transportasi, Zulfi mengingatkan pentingnya kejelasan status lahan.

Baca juga: DPRD DKI Jakarta Dukung Dukung Dishub Tertibkan Parkir Liar Jakarta, Ojol Tetap Butuh Ruang Tunggu!

Jika menggunakan tanah milik pemerintah daerah, biaya konstruksinya pasti jauh lebih murah dibanding tanah milik swasta.

Hal ini tentunya akan sangat memengaruhi harga akhir hunian dan status kepemilikannya (strata title) nanti.

Satu lagi "PR" (pekerjaan rumah) yang wajib diperhatikan secara saksama oleh Pemprov DKI adalah akurasi target pasar.

Yayat mengingatkan soal sejarah kelam pengelolaan rusun sewa di Jakarta yang kerap diwarnai drama tunggakan iuran bulanan.

Pada era sebelumnya, banyak warga korban gusuran yang dipaksa pindah ke rusun, padahal secara ekonomi mereka sama sekali tidak sanggup membayar biaya operasional.

Ujung-ujungnya, karena mereka tidak mungkin diusir, biaya tersebut malah membengkak dan membebani kas daerah.

Oleh karena itu, aturannya kali ini harus jelas agar unit cepat terserap oleh penghuni yang memang bertanggung jawab.

Biar kamu punya gambaran, mayoritas rusun baru ini akan terpusat di kawasan Jakarta Utara dan Timur.

Berikut daftar 11 lokasinya.

1. Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara;
2. Marunda Cluster C, Cilincing, Jakarta Utara;
3. Komarudin, Cakung, Jakarta Timur;
4. Rorotan IX, Cilincing, Jakarta Utara;
5. Cakung KM 2, Jakarta Timur;
6. Tongkol Tahap III, Pademangan, Jakarta Utara;
7. Marunda Cluster A, Jakarta Utara;
8. Marunda Cluster B, Jakarta Utara;
9. Semper Cakung Drain, Semper, Jakarta Utara;
10. Bojong Indah, Cengkareng, Jakarta Barat;
11. Daan Mogot KM 18, Jakarta Barat

Nah, gimana menurut kamu? Apakah tinggal di rusun pinggiran Jakarta dengan fasilitas terpadu bakal jadi pilihan ideal buat gaya hidupmu nanti, atau kamu tetap bersikeras hunting rumah tapak di daerah penyangga?