Mendagri: Kemendagri Punya Peran Strategis Kawal Program Prioritas Nasional

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. (HO-Kemendagr)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memegang peran sentral dalam mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Tito, sebagian besar program strategis pemerintah memiliki keterkaitan langsung dengan pemerintah daerah (Pemda), sehingga menjadi tanggung jawab Kemendagri sebagai pembina dan pengawas Pemda untuk memastikan program berjalan efektif.

"Peran Kemendagri sangat vital karena hampir semua program menyentuh wilayah kerja pemerintah daerah. Maka dari itu, pengawalan dan pendampingan dari kami menjadi kunci," ujar Tito dalam sebuah seminar nasional yang digelar di kantor Kemendagri, Jakarta, dalam rangka memperingati HUT ke-80 RI dan Kemendagri.

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah penyediaan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Untuk menyukseskan program tersebut, Kemendagri bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait serta Menteri PUPR Dody Hanggodo telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang membebaskan BPHTB dan retribusi PBG bagi MBR.

Kebijakan ini kemudian dijalankan oleh masing-masing daerah melalui penerbitan Perkada. Tak hanya itu, Kemendagri juga berperan dalam mendukung implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dalam hal ini, Kemendagri membantu koordinasi lintas daerah agar pelaksanaan program berjalan maksimal.

"Selain MBG, ada juga program Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan Garuda untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kami ikut mendorong agar semua pihak di daerah turut menyukseskan," tambahnya.

Kemendagri juga berperan dalam pengembangan sistem pemerintahan digital (e-government) dengan dukungan berbagai unit seperti Ditjen Dukcapil dan Ditjen Keuangan Daerah.

Tak ketinggalan, pengendalian inflasi daerah juga menjadi fokus Kemendagri, dengan menggelar rapat koordinasi mingguan bersama kementerian/lembaga dan pemda, bahkan mengirim tim langsung ke daerah yang angka inflasinya tinggi.

"Kontribusi kami tidak hanya sebatas administratif. Kami juga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, yang pada dasarnya sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi lokal," jelas Tito.

Baca juga: IHSG Melemah, Pasar Tahan Diri Tunggu Arah Kebijakan BI